Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi soal pernyataan salah satu calom pimpinan (capim) yang menyatakan bahwa kehadiran polisi untuk memperlemah KPK hanya opini.

Baca Juga: ICW Cs Minta Jokowi Jegal Capim KPK Bermasalah

"Kalau dari KPK secara institusional kami itu memiliki hubungan baik dengan penegak hukum yang lain dengan Kepolisan, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dalam konteks hubungan secara kelembagaan," ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, Febri menyatakan bahwa mulai dari pimpinan hingga pegawai juga banyak yang berasal dari institusi lainnya, termasuk di antaranya dari Polri.

"Di KPK ini kan banyak mulai dari pimpinan sampai dengan pegawai di KPK yang berasal dari institusi lain termasuk di antaranya dari Polri. Misalnya, dari 135 penyidik KPK, itu sekitar lebih dari 60 di antaranya berasal dari Polri atau pegawai negeri yang dipekerjakan berasal dari Polri dan mereka bekerja sama dengan pegawai tetap yang ada di KPK yang jadi penyidik dan juga PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) lainnya," tuturnya.

Namun, kata Febri, yang menjadi persoalan bukan berasal dari mana institusinya tetapi apakah mereka adalah orang-orang yang berintegritas.

"Jadi, semuanya sebenarnya berjalan dengan baik. Yang jadi persoalan bukan dari mana institusi asal pimpinan atau pegawai KPK, yang jadi 'konsen' KPK apakah mereka orang-orang berintegritas atau tidak. Kami tegaskan kembali kerja sama antara polisi, jaksa, KPK dan institusi penegak hukum lain itu penting sekali dalam upaya pemberantaan korupsi," kata Febri.

Sebelumnya, capim KPK dari unsur Polri Antam Novambar menilai KPK sudah berada di zona nyaman sehingga enggan untuk berubah.

"Rumor selalu disampaikan jadi seolah-olah KPK ini merasa kalau pihak lain masuk memperlemah, itu inginnya mereka. Anggapan saya di KPK sudah di zona nyaman, mereka takut atau sangsi atau gelisah kalau ada yang lain untuk mengubah, saya niat ke sana untuk mengubah," kata Antam di gedung Sekretariat Negara Jakarta, Selasa.

Antam menyampaikan hal itu saat mengikuti uji publik seleksi capim KPK 2019-2023 pada 27-29 Agustus 2019. Uji publik itu diikuti 20 capim sehingga per hari, pansel KPK melakukan wawancara terhadap tujuh orang capim yang dilakukan bergantian selama satu jam.

• ·Kader NU Zainul Ma'arif Dipecat Usai Bertemu Presiden Israel, Ini Kata PWNU
• ·Dorong Wisata Domestik, AirAsia Beri Diskon PPN 6% Selama Libur Sekolah
• ·PSI Segera Berikan Rekomendasi Cagub Jawa Tengah, untuk DKI Jakarta Kaesang Masih Istikharah
• ·Prabowo Ajak Sektor Swasta Dalam dan Luar Negeri Terlibat dalam Proyek Infrastruktir Indonesia
• ·Senangnya Bobby Nasution, Diusung PKS untuk Maju di Pilgub Sumut 2024, Siap Ladeni Petahana?
• ·3 Catatan Bawaslu dalam Pengawasan Coklit
• ·KPK Geledah Kantor Ditjen Minerba Kementerian ESDM Terkait TPPU eks Gubernur Malut
• ·Damai Harus, Tapi Soal Rasisme Polisi Harus Usut Tuntas
• ·Kata Luhut Soal Kebijakan WFH 75%: Kita Terserah Pak Anies Saja
• ·Akui Bangga dengan Anies Baswedan, Warganet: Semoga Cepat Jadi...
• ·Gelar RUPS, Pertamina Umumkan Restrukturisasi Direksi dan Catatan Kinerja Positif Sepanjang 2024
• ·Polisi Belum Akan Periksa UAS Soal Viral Video Salib
• ·KLIK Sscasn.bkn.go.id 2024 Secepatnya Sebelum Diserbu Pengunjung, Besok Rekrutmen CPNS Resmi Dibuka
• ·Jokowi dan Iriana Mulai Bermalam di IKN Hari Ini
• ·Heru Budi Tegaskan Program Makan Siang Gratis Gunakan Wadah Ramah Lingkungan
• ·Indonesia Bakal Kedatangan Daewoong Fexuprazan, Solusi Lebih Cepat dan Praktis untuk Pengidap GERD