JAKARTA,quickq官网入口 下载 DISWAY.ID-- PDI Perjuangan kembali mengkritiki KPU RI terkait permasalah yang terjadi pada aplikasi Sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap.

Salah saksi PDI Perjuangan, Harli yang hadir pada rapat pleno rekapitulasi suara tingkat nasional di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat mengatakan bahwa Sirekap sudah tidak sesuai dengan fungsinya, yakni sebagai informasi perhitungan untuk diketahui masyarakat.

BACA JUGA:Bawaslu Sudah 3 Kali Surati KPU Soal Polemik Sirekap

Oleh karena itu, Harli meminta dengan tegas kepada pihak KPU RI untuk menjelaskan gamblang tujuan dari aplikasi Sirekap itu.

Lebih lanjut, dia juga mengatakan bahwa sudah seharusnya Sirekap menjadi informasi yang benar agar nantinya bisa menjadi sarana advokasi.

BACA JUGA:Tegas! Saksi Paslon 01 dan 03 Beri Kritikan Tajam Soal Sirekap

"Informasi itu ada 4 fungsi, fungsi sebagai informasi itu sendiri, sebagai sarana advokasi, kalau informasi salah digunakan advokasi bisa jadi masalah, Sirekap itu," kata Harli, Sabtu, 2 Maret 2024.

Tidak hanya itu, Harli juga tidak ingin informasi yang diberikan oleh KPU disalahtafsirkan oleh pemilih sehingga dianggap sebagai informasi yang tidak benar.

BACA JUGA:Dinilai Gagal Total, Pengamat Sarankan KPU Tutup Aplikasi Sirekap

"Informasi sebagai sarana pendidikan, jangan sampai KPU menyampaikan informasi pendidikan yang di ini itu ditafsirkan oleh pemilih sebagai informasi yang nggak benar," imbuhnya.

Oleh karena itu, dengan banyaknya permasalahan terhadap aplikasi Sirekap, bahkan banyak informasi-informasi yang tidak benar, pihaknya meminta kejelasan dan ketegasan dari KPU terkait polemik tersebut.

Apalagi sebelumnya, pihak PDI Perjuangan juga sempat meminta KPU untuk menghentikan proses perhitungan melalui aplikasi Sirekap.

BACA JUGA:Respons Penolakan Sirekap dari PDI Perjuangan, KPU Segera Rapat Pleno

"Di sini kita tidak menggunakan informasi di publik, itu informasi yang namanya KW-KW, jadi harus kualitas yang nomor satu begitu. Ini yang kami minta tanggapan, apakah tanggapan KPU terhadap tanggapan kami," kata Harli.

• 1
• 2
• »

• ·Bawaslu Temukan 6 Juta Pemilih Masuk 8 Kategori Tidak Memenuhi Syarat
• ·Emiten Kapal Tommy Soeharto (HUMI) Bagi Dividen Rp18 Miliar, Cek Jadwal Pencairannya!
• ·Polresta Bandara Soetta Kerahkan 100 Personel, Siagakan Pengamanan Libur Panjang Akhir Januari 2025
• ·Cara dan Syarat Bikin Visa China, Berapa Biayanya?
• ·5 Kebiasaan yang Menyebabkan Ambeien, Nongkrong Lama di Toilet
• ·PNM Daftarkan Sertifikat Halal Usaha Sirup Rumahan hingga Tembus Toko Oleh
• ·爱丁堡大学入学条件有哪些？
• ·Retret Kepala Daerah, Wamendagri Bima Arya: KPK Bakal Beri Materi soal Pemberantasan Korupsi
• ·Kampanye di Papua, Partai Buruh Siap Kerja buat Rakyat
• ·Cek Saldo Dana Bansos PIP 2025 Kapan Cair, Termin I Mulai Bulan Februari
• ·Sekolah Masih Bisa Finalisasi PDSS, yang Belum Isi Tidak Ada Kesempatan Kedua!
• ·Ahli Epidemiologi UI: Pak Anies, Jangan Dululah Ada CFD!
• ·Potensi Kerja sama Indonesia
• ·Ahli Epidemiologi UI: Pak Anies, Jangan Dululah Ada CFD!
• ·加拿大拉萨尔艺术学院详解
• ·新加坡艺术类大学排名TOP3院校详解