Waktunya Menguji Kebijakan DPO
Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) sebagai syarat mendapatkan Persetujuan Ekspor (PE) minyak kelapa sawit mentah atawa Crude Palm Oil (CPO) dituding sebagai salah satu penyebab terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng sejak akhir 2021.
Praktisi hukum Hotman Sitorus mengatakan, tuduhan korupsi PE minyak goreng berawal dari aturan pemerintah terkait dengan 20 persen kewajiban DMO, dan ketentuan harga penjualan di dalam negeri (DPO) atas komoditas CPO dan turunannya.
"Aturan tersebut, syarat mutlak bagi para produsen CPO, dan turunannya, untuk mendapatkan PE CPO dan turunannya ke luar negeri," ujarnya dalam keterangannya, Selasa (13/9).
Menurut Hotman, ada kekeliruan dalam memahami kasus ini. Sebab menurutnya, tuduhan korupsi dalam kasus minyak goreng sekarang ini justru melanggar ketentuan pasal 25 dan 54 ayat 2 huruf a,b,e, f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan.
"Karena pasal tersebut sebenarnya mengatur pengendalian barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting yang menjadi tugas pemerintah dan pemerintah daerah untuk pengendalian ketersediaan barang di seluruh wilayah NKRI dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau,” tegas Hotman.
Sehingga pemerintah berkewajiban mendorong peningkatan dan melindungi produk barang kebutuhan pokok dan barang penting dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan nasional.
Karena itu, menurutnya di pasal 25 ini tidak serta merta pelaku usaha dapat disalahkan karena pelaku usaha mengikuti ketentuan pemerintah terutama terkait pengurusan persetujuan ekspor.
"Apalagi jika kebijakan Permendag yang salah karena pelaku usaha sudah terikat kontrak dengan pihak importir yang mesti dipenuhi kewajibannya oleh perusahaan dalam negeri,” kata Hotman.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Institute (PASPI), Tungkot Sipayung mengatakan, perubahan kebijakan yang cepat pasti menghambat dan mengurangi daya saing industri kelapa sawit.
"Gonta-ganti kebijakan DMO dan DPO CPO mirip kebijakan jaman jahiliah, selain berisiko mekanisme ini juga sulit dijalankan,”kata Tungkot.
Tungkot menjelaskan, sebagai negara produsen sekaligus konsumen terbesar CPO di dunia pemerintah Indonesia bersama berbagai asosiasi sawit pada tahun 2011 telah membuat grand policy industri sawit dengan mekanisme kombinasi antara pungutan ekspor (PE) dan bea keluar (BK), hilirisasi dan peningkatan penggunaan konsumsi domestik baik untuk energi maupun makanan dan oleokimia
"Kombinasi kebijakan ini bagus sekali untuk mewujudkan kepentingan Indonesia sebagai produsen terbesar di dunia dan sekaligus juga sebagai konsumen terbesar. Tujuan utamanya, untuk menyeimbangkan ekspor dan kepentingan domestik," kata Tungkot.
Menurut Tungkot, dengan mekanisme ini mudah diterapkan, jika harga CPO di pasar global tinggi tinggal menaikkan PE dan BK agar tidak semua produksi CPO terserap untuk pasar ekspor. Kemudian saat harga rendah, pemerintah tinggal menurunkan PE dengan tujuan meningkatkan serapan dalam negeri.
Hal ini berbeda dengan kebijakan DMO dan DPO, yang sering menimbulkan masalah. Apalagi gonta-ganti kebijakan justru menimbulkan berbagai persoalan. Selain itu, gonta-ganti kebijakan DMO dan DPO akan menimbulkan ketidakpastian berusaha karena berpijak di luar kebijakan yang sudah dibangun fondasinya.
Gonta-ganti kebijakan, kata Tungkot, selain menimbulkan ketidakpastian berusaha juga membuat risiko rawan akan pelanggaran.
-
METRO Super Crazy Deal Diskon hingga 80%+10%, Berlaku Cuma Hari Ini!VIDEO: Semarak Festival Lentera di China Jelang ImlekFokus Infrastruktur Energi Masa Depan, Ini Sederet Proyek Strategis PGN哥伦比亚大学电影专业详解2 Resep Opor Ayam Putih, Hidangan Nusantara yang Nikmat美术生留学费用要多少?Doa yang Bisa Dibaca saat Malam Isra Mi'raj, Kabulkan PermohonanAnies Gak Bisa Terapkan Arahan Jokowi Karena Luhut...墨尔本大学艺术类专业介绍Cegah Judol pada Anak dan Perempuan, KemenPPPA Bakal Bangun Ruang Bersama Merah Putih
下一篇:Doa untuk Perempuan yang Sudah Meninggal Sesuai Sunah
- ·Cara dan Syarat Bikin Paspor Terbaru 2024
- ·伦敦时装学院怎么样?
- ·Harga Bitcoin Tembus Rekor Baru, Diproyeksi Capai US$120.000
- ·3 Resep Soto Daging yang Lezat dari Berbagai Daerah di Indonesia
- ·Simbol Kekayaan Budaya dan Syariat, Ini Yang Perlu Kamu Ketahui Sebelum Berkurban
- ·留学美国的艺术类大学全攻略!
- ·Presiden Prabowo Dapat Apresiasi Masyarakat Papua, Program Cetak Sawah Sukses!
- ·留学美国的艺术类大学全攻略!
- ·Mendikdasmen: Meningkatkan Literasi Anak Tak Hanya Bisa Dilakukan di Sekolah
- ·Kemenkes Segera Terbitkan SE Kewaspadaan Penyakit Cacar Air dan Gondongan
- ·Rektor UIC Minta Semua Stafsus Mundur, Cuma Habiskan Anggaran, Tim Gubernur Anies Juga?
- ·Kenapa Orang dengan Autoimun Gampang Galau?
- ·全球摄影最好的大学有哪些?
- ·英国艺术史专业排名,哪些学校不可错过?
- ·英国艺术史专业排名,哪些学校不可错过?
- ·服装设计留学作品集的制作技巧有哪些?
- ·Diperdebatkan Ganjar dan Prabowo, Kapan Stunting Sebaiknya Dicegah?
- ·帕森斯设计学院录取率怎么样?
- ·Ahmad Muzani Puji Langkah Prabowo Hapus Utang Macet Petani dan UMKM
- ·英国伯明翰大学申请条件严格吗?
- ·FOTO: Kala Kaleng Bekas Disulap Jadi Busana di Brasil
- ·Anies Gak Bisa Terapkan Arahan Jokowi Karena Luhut...
- ·Biar Gak Ribut
- ·7 Tips Manjur untuk Suami Bikin Pasangan Orgasme Usai Penat Bekerja
- ·Niat Puasa Qadha, Pengganti Utang Puasa Ramadhan
- ·Indeks Bisnis UMKM BRI Triwulan III 2024: Ekspansi Bisnis UMKM Melambat, Perlu Penguatan Daya Beli
- ·Kemenpar Berkomitmen Dorong Pertumbuhan Wisatawan
- ·数字媒体专业留学院校推荐
- ·APBD DKI Juga Dihantui Corona, Anies Bilang: Tinggal Rp42 T
- ·400 Aduan dalam 8 Hari Masuk Lapor Mas Wapres, Didominasi oleh Sengketa Lahan
- ·Apa yang Boleh Dilakukan Saat Imlek Agar Beruntung Sepanjang Tahun?
- ·马里兰大学留学费用是多少?
- ·8 Bahasa Tubuh yang Harus Dihindari saat Wawancara Kerja
- ·中央圣马丁预科课程详解
- ·NYALANG: Nyala Saat Musim Dingin Membelenggu
- ·Rektor UIC Minta Semua Stafsus Mundur, Cuma Habiskan Anggaran, Tim Gubernur Anies Juga?