JAKARTA,quickq官网苹果手机版下载 DISWAY.ID--Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) disebut sebagai mega skandal Mahkamah Keluarga. 

Hal itu disampaikan langsung oleh Denny Indrayana sebagai pelapor dalam sidang pendahuluan yang digelar oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

"Putusan 90 terindikasi merupakan hasil kerja yang terencana dan terorganisir, planned and organized crime sehingga layak pelapor tasbihkan sebagai mega skandal Mahkamah Keluarga," ujar Denny Indrayana dalam sidang, Selasa, 31 Oktober 2023.

BACA JUGA:Ketua MK Anwar Usman Jalanani Sidang Pemeriksaan MKMK Hari Ini, Mengenai Dugaan Pelanggaran Etik Dalam Putusan Syarat Capres-Cawapres

Dia pun menilai, tidak seharusnya Ketua MK, Anwar Usman ikut terlibat dalam perkara 90/PUU-XXI/2023. Bahkan dia saat itu mengharapkan Anwar Usman mundur dari perkara tersebut karena terlibat langsung keluarganya. 

Apalagi, diketahui Anwar Usman merupakan ipar dari Presiden Joko Widodo dan paman dari Gibran Rakabuming Raka. 

Tidak hanya itu, bahkan Denny Indrayana melihat Gibran seperti memanfaatkan putusan tersebut dengan mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Prabowo Subianto. 

"Tingkat pelanggaran etik dan kejahatan politik yang dilakukan sifatnya sangat merusak dan meruntuhkan kewibawaan Mahkamah Konstitusi," kata Denny Indrayana. 

Lebih lanjut, Denny Indrayana menyebutkan bahwa mega skandal Mahkamah keluarga ini melibatkan tiga tertinggi. 

BACA JUGA:Sidang Panji Gumilang Tak di Indramayu, Alasannya Terungkap

"Mega skandal Mahkamah Keluarga tersebut melibatkan tiga elemen tertinggi," imbuhnya. 

Adapun tiga elemen tertinggi yang dimaksud, yaitu keterlibatan Ketua MK Anwar Usman sebagai the first chief justice.

Kemudian, Anwar Usman juga terlibat dalam kepentingan keluarga presiden sebagai the first family, dan target untuk menempatkan Gibran di posisi lembaga kepresidenan sebagai the first office.

"Dengan semua elemen tertinggi demikian, tidaklah patut jika pelanggaran etika dan kejahatan politik yang terjadi dipandang hanya sebagai pelanggaran dan kejahatan yang biasa-biasa saja, yang cukup dijatuhkan sanksi etika semata," tandas Denny.

• 1
• 2
• »

• ·INTIP: Daftar Shio Paling Beruntung dan Paling Sial di Tahun 2024
• ·Sering Dianggap Tabu, China Adakan Kompetisi Sunat Daring
• ·纽约服装设计学院选择哪所好？
• ·Kasus Penistaan Agama Panji Gumilang, Polri Periksa 19 Saksi
• ·30 Ucapan Cap Go Meh 2024, Bahasa Mandarin dan Indonesia
• ·Viral Kasus Magang Ilegal di Jerman, Apa itu Ferienjob?
• ·Rahasia di Balik Inspektur Michelin Star yang Misterius
• ·Resep Minuman Berbahan Cincau, Segar Buat Buka Puasa
• ·Tren Baru Rangkap Jabatan, Ini Deretan Wamen yang Isi Pos Komisaris BUMN dan Swasta
• ·Ada Kepentingan Politik di Kasus Ekspor Minyak Sawit? Ini Jawaban Jaksa Agung
• ·FOTO: Jamuan Buka Puasa Bersama untuk Ribuan Warga Mesir
• ·视觉传达设计出国留学哪个国家好？
• ·Dialami Nikita Willy, Apa Penyebab Keguguran saat Hamil Muda?
• ·Aturan Penghapusan LPSDK Tidak Akan Revisi Sebelum Disahkan, KPU: Kami Tetap Konsisten
• ·包揽UCL、谢菲、MSA金牌导师，教学不设限！更懂名校需求，带你玩转建筑与城市设计！
• ·Tren Baju Lebaran 2024, Dominasi Warna Pastel dan Look Santai