JAKARTA,quickq苹果版官方网址 DISWAY.ID --Hingga saat ini, kebijakan pemberian tunjangan hari raya (THR) untuk para mitra pengemudi Ojek Online (Ojol) masih kerap kali menemui tantangan serius terkait transparansi dan implementasi.

Pasalnya, saat ini regulasi pemberian THR untuk para pengemudi Ojol masih terbilang lemah dalam memastikan transparansi pemberian tunjangan hari raya.

Menurut Pengamat Kebijakan Publk dan Ekonomi I Dosen FEB UPNVJ I Eks-OECD Advisor for Indonesia, Freesca Syafitri, tanpa pengawasan yang jelas, aplikator memiliki keleluasaan untuk menyesuaikan skema sesuai dengan kepentingan bisnis mereka.

BACA JUGA:Sambut Ramadan dan Idul Fitri, Pemerintah Luncurkan Program BINA Lebaran 2025

BACA JUGA:Student Loan Diusulkan DPR Atasi Kendala Pembayaran Biaya Kuliah Mahasiswa

"Pemerintah perlu memastikan aplikator mematuhi kebijakan THR melalui mekanisme pengawasan yang lebih ketat," ujar Freesca saat dihubungi oleh Disway pada Sabtu 15 Maret 2025.

Dalam hal ini, Fresca menambahkan, Pemerintah juga perlu menetapkan standar yang transparan, membangun sistem pengawasan yang efektif, serta mengeksplorasi solusi berbasis teknologi seperti blockchain dan crowdfunding. 

"Melibatkan lembaga independen atau organisasi pekerja mandiri sebagai pemantau dapat menjadi solusi untuk memastikan implementasi yang lebih transparan. Selain itu, audit berkala terhadap aplikator dapat menjadi alat untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan ini," pungkas Freesca.

Selain itu, Fresca juga menyoroti perlunya ada sanksi tegas untuk para aplikator yang terbukti tidak mematuhi aturan, atau erbukti melakukan manipulasi dalam distribusi THR. 

BACA JUGA:Proyek Strategis Nasional Dinilai Langgar HAM, Warga Merauke Bersuara

BACA JUGA:Indonesia Defisit APBN, Menko Airlangga Optimis Maret Akan Membaik

"Dengan pendekatan yang lebih adil dan berkelanjutan, kebijakan ini dapat menjadi tonggak penting dalam menciptakan ekosistem kerja mandiri yang lebih stabil dan sejahtera," jelas Freesca.

Bukan tanpa sebab. Menurut Freesca, ketidakpastian dalam pemberian THR dapat memperkuat perasaan ketidakamanan di kalangan pekerja mandiri.

Selain itu, ketimpangan dalam pemberian THR juga dapat memicu ketegangan sosial di antara pekerja mandiri itu sendiri.

• 1
• 2
• »

• ·Berita Duka! Petrus Turang Uskup Agung Kupang Tutup Usia, Ini Kiprahnya
• ·Dunia Haute Couture Humanis dan Mistis Franck Sorbier
• ·Prabowo Geram Banyak Peraturan Teknis Kementerian: Pertek Harus Izin Presiden
• ·Penting Nih! 3 Cara Pencairan Saldo Dana Bansos 2025, Tak Hanya Lewat Online
• ·FOTO: Pancaran Aura Dior Haute Couture
• ·FOTO: Gereja Kuno Belgia Disulap Jadi Pusat Panjat Dinding
• ·7 Makanan Ekstrem dari Seluruh Dunia: Enak atau Eneg ?
• ·Tata Kelola Medan Zoo Buruk, Kandang Tergenang dan Tanpa Tenaga Medis
• ·Resmi Dibuka! Cek Link dan Syarat Daftar Seleksi Mandiri ITB 2025, Lengkap Biaya Pendaftaran
• ·Jam Tangan Gibran Saat Debat Capres Ternyata Buatan Lokal
• ·FOTO: Cantiknya Desa Dupa Vietnam yang Instagramable
• ·Unpad Bantah Telat Informasikan Akun Instagram Kena Hack Picu Jatuh Korban Penipuan
• ·Komdigi Terbitkan Permen Atur Penggunaan eSIM, Dorong Migrasi Keamanan Digital
• ·Berita Duka! Petrus Turang Uskup Agung Kupang Tutup Usia, Ini Kiprahnya
• ·Olahraga Lari, Investasi Jangka Panjang untuk Jantung Sehat
• ·46% Bus Langgar Aturan Saat Rampcheck Libur Panjang, Pemerintah Gercep Siapkan Bus Pengganti!