Ahli dari UII Sebut Kasus Ahok Bukan Termasuk Delik Aduan-quickq点击

当前位置：首页 > 探索 > Ahli dari UII Sebut Kasus Ahok Bukan Termasuk Delik Aduan 正文

Ahli dari UII Sebut Kasus Ahok Bukan Termasuk Delik Aduan

时间：2025-06-08 03:44:15 来源：quickq点击

Warta Ekonomi,quickq.cn官方网站 Jakarta -

Ahli pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Mudzakkir menyatakan bahwa kasus penodaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bukan termasuk delik aduan.

"Aparat kepolisian bisa mengusutnya walaupun tidak ada laporan dari masyarakat," kata Mudzakkir saat memberikan keterangan dalam sidang kesebelas kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (21/2/2017).

Terkait hal itu, Mudzakkir pun mengatakan bahwa warga di luar Kepulauan Seribu bisa saja melapor Ahok kepada aparat kepolisian dengan adanya kasus penodaan agama tersebut.

Meskipun, kata dia, para pelapor Ahok atas kasus penodaan agama sendiri tidak ada satupun dari warga di Kepulauan Seribu. "Mereka punya hak untuk melaporkan karena kepentingan mereka terganggu terkait dengan kitab suci yang mereka imani itu telah dinodai," tuturnya.

Sebelumnya, ahli agama Islam dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Miftachul Akhyar dan ahli agama Islam dari Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Yunahar Ilyas juga telah memberikan keterangan dalam sidang lanjutan Ahok. Ahok dikenakan dakwaan alternatif yakni Pasal 156a dengan ancaman 5 tahun penjara dan Pasal 156 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara.

Menurut Pasal 156 KUHP, barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Sementara menurut Pasal 156a KUHP, pidana penjara selama-lamanya lima tahun dikenakan kepada siapa saja yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. (Ant)

Ahli dari UII Sebut Kasus Ahok Bukan Termasuk Delik Aduan

Biar Enggak Diabetes, Ini Cara Sederhana Mengurangi Konsumsi Gula

Kopdes Merah Putih Alokasikan Sumber Daya Negara Guna Percepat Pembangunan di Desa

Ini 3 Jenis Olahraga dalam Diet Aurel Hermansyah

Kopdes Merah Putih Alokasikan Sumber Daya Negara Guna Percepat Pembangunan di Desa

Retreat Kepala Daerah Terpilih Tak Bebani Anggaran, Wamensesneg: Harinya Berkurang Jadi 7 Hari

Ahok Terima Gelar Simbol Keberagaman dari Budayawan Yogyakarta

Presiden Prabowo Dukung Pasangan Luthfi

Kasus Kendeng, Hakim MA Dinilai Tak Memahami Persoalan Investasi

Prabowo: Selamat Tahun Baru Imlek, Semoga Penuh Keberkahan dan Kedamaian

Pekan Ini, Bareskrim Jadwalkan Periksa Marzuki Alie

上一篇：Catat! KIP Kuliah 2025 Tidak Kena Efisiensi Anggaran, Beasiswa Tetap Lanjut!
下一篇：Pria asal Tangerang Alami Limfedema