Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyayangkan langkah Menteri Koordinator Bindang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan yang mempolisikan dua aktivis, Haris Azhar dan Fatia KontraS.

Menurutnya langkah melakukan gugatan pidana dan perdata yang dilancarkan Luhut terlalu berlebihan dan bertentangan dengan sikap Presiden Joko Widodo yang berulang kali menyebutkan akan menjunjung tinggi kebebasan berpendapat.

"Ini bertolak belakang dengan pernyataan-pernyataan yang sering diulang Presiden Jokowi dan pejabat lainnya tentang komitmen mereka atas kebebasan berpendapat," kata Usman Hamid dalam keterangan persnya, Rabu 22 September 2021.

Usman Hamid mengatakan, apabila hal yang disampaikan pengkritik tidak akurat, pejabat pemerintah cukup memberikan koreksi dengan data,

"Tidak sulit bagi kementerian ini untuk membuka data tentang perusahaan mana saja yang berinvestasi di Blok Wabu, baik negara maupun swasta, serta siapa saja pihak yang terkait. Dari situ, masyarakat bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi," katanya lagi.

Dengan kekuasaan yang Luhut miliki, Usman Hamid menilai Menko Kemaritiman dan Investasi tidak seharusnya mengancam aktivis seperti Haris dan Fatia dengan pidana.

"Langkah Luhut justru memperburuk citra pemerintah dan mengurangi partisipasi masyarakat," katanya.

• ·Kebijakan Makan Siang Gratis Prabowo
• ·Market Kripto Merosot, Harga Bitcoin Koreksi ke US$106.000
• ·Bukan CVR, Ternyata Tim SAR Hanya Temukan Casingnya Aja
• ·Serpihan Sriwijaya Air SJ 182 Masih Penuhi Areal Dermaga JICT II
• ·Beli Pertalite Dibatasi, BPH Migas dan Pemda Kawal Penjualan BBM Bersubsidi
• ·KPK Dalami Kepemilikan dan Perolehan Harta Milik Eks Kepala Bea Cukai Makassar
• ·Jelang 140 Hari Akhir Pemerintahan, Jokowi Rombak Pimpinan Otorita IKN
• ·Terkuak Alasan Buronan Nomor 1 di Thailand Chaowalit Thongduang Ngumpet di Indonesia
• ·Kasus Corona di Jakarta Belum Susut, Waspada Yah...
• ·Geger Raffi Ahmad Party
• ·Kasus Ikan Asin, Barbie Kumalasari Susul Jadi Tersangka?
• ·Ikut Arab Saudi, PBNU Keluarkan Fatwa Haji Backpacker Hukumnya Haram!
• ·Jokdri Dituntut 2,5 Tahun Penjara
• ·Prabowo Subianto Bakal Terima Penghargaan Bintang Bhayangkara Utama dari Kapolri Hari Ini
• ·DPP Projo Segera Gelar Kongres, Akankah Jadi Partai Politik?
• ·Tanri Abeng di Mata Airlangga: Indonesia Kehilangan Tokoh Korporat