Pemerintah Peru membatalkan rencana untuk mengalihkan penjualan tiket masuk Machu Picchu ke perusahaan swasta, seminggu setelah pengunjuk rasa memblokir akses ke objek wisata paling terkenal di negara itu.

Saat unjuk rasa terjadi, layanan kereta api ke kawasan distrik Machu Picchu juga sementara dihentikan. Jalan-jalan, hotel, dan restoran di sekitar Machu Picchu masih sepi karena situasi tersebut.

Setelah 15 tahun sistem tiket masuk Machu Picchu dikelola entitas negara, pemerintah Peru mengumumkan perubahan sistem tiket, yang malah mendapat tentangan. Pemerintah Peru pun terpaksa mengakhiri kontrak dengan perusahaan penjualan tiket virtual, karena aksi unjuk rasa besar-besaran tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Uerteaga akhirnya menyetujui permintaan para pengunjuk rasa setelah bertemu dengan presiden regional Cusco dan wali kota Cusco, distrik Machu Picchu.

Pihak berwenang berkomitmen untuk memindahkan penjualan tiket ke platform online yang dikelola oleh pemerintah pusat dan membatalkan kontrak dengan Joinnus, perusahaan penjualan tiket virtual yang dimiliki oleh salah satu kelompok ekonomi terkaya di Peru, yang telah mengambil alih layanan tersebut pada pertengahan Januari lalu.

Seperti dikutip Stuff, layanan kereta api ke distrik Machu Picchu segera dibuka kembali, tapi kedatangan pengunjung ke situs warisan dunia UNESCO itu masih sedikit, bahkan cenderung sepi.

"Ini seperti masa pandemi Covid-19, Anda hampir tidak melihat ada orang di sini," kata Roger Monzón, seorang karyawan di hotel Inkas Land di distrik Machu Picchu, sebuah bangunan dengan 18 kamar yang saat ini hanya menampung dua turis dari Portugal.

Beberapa turis yang tetap mengunjungi situs Inca itu selama aksi demonstrasi besar selama seminggu, kebanyakan dari mereka masih muda, harus melewati jalan yang lebih panjang dan sulit.

Mereka akan berkendara sejauh 210 km dari Cusco ke pembangkit listrik tenaga air dan kemudian berjalan kaki selama dua jam untuk mencapai distrik Machu Picchu, tempat mereka beristirahat. Kemudian mereka harus berjalan kaki ke benteng batu selama dua setengah jam lagi.

Empat negara, Amerika Serikat, Jerman, Prancis, dan Brasil, telah menyarankan warganya untuk berhati-hati jika berencana mengunjungi Machu Picchu, yang merupakan Situs Warisan Dunia sejak tahun 1983.

Alasan empat negara itu menyarankan warganya untuk berhati-hati saat berkunjung ke Machu Picchu karena potensi kekurangan air dan kebutuhan penting lainnya akibat gangguan transportasi.

Pariwisata adalah kegiatan ekonomi utama di Cusco, dengan lebih dari 200 ribu orang mempunyai pekerjaan langsung di sektor tersebut. Sebelum terjadinya protes, hingga 4.500 pengunjung memasuki Machu Picchu setiap hari.

Tidak ada angka resmi mengenai potensi kerugian selama minggu pertama protes, namun beberapa serikat sektor pariwisata memperkirakan kerugian mencapai sekitar US$4,7 juta.

"Kerugian mencakup semua sektor yang terkait langsung dengan pariwisata seperti agen wisata, hotel, restoran, pemandu wisata, tetapi juga pasar, supir taksi, dan komunitas petani," kata Elena González, presiden Asosiasi Agen Pariwisata Cusco.

• ·Penumpang Dibiarkan Makan di Landasan, Maskapai India Didenda Rp2,2 M
• ·Mau Beli Emas di Pegadaian? Cek Dulu Harga Terbarunya di Sini
• ·Jangan Takut Tubuh Melar, 5 Camilan Malam Ini Bantu Berat Badan Turun
• ·Ini Sejumlah Alasan Bharada E Tidak Dipecat dari Polri
• ·Tata Cara Diet Rendah Garam untuk Penderita Tekanan Darah Tinggi
• ·DPRD DKI Ingatkan Anies: APBD Harus Prioritas ke...
• ·FOTO: Intip Cantiknya Dekorasi Natal di Gedung Putih
• ·Soal Mudik Lokal, Polda Metro Bakal Koordinasi dengan Pemprov DKI
• ·Pemerintah Targetkan Implementasi KRIS di Seluruh RS Mulai Juni 2025
• ·Mei 2025, BPS Catat Sumatra Utara Inflasi 1,11 Persen
• ·MA Setuju, Sidang Habib Bahar Digelar di Bandung
• ·Buset, Masih PSBB Titik Utama Malah Jakarta Macet!
• ·Berapa Kali Sebaiknya Celana Dalam Diganti?
• ·Wujudkan Langkat Bermartabat Lewat Pengelolaan Dana Desa yang Optimal
• ·Mei 2025, BPS Catat Sumatra Utara Inflasi 1,11 Persen
• ·Dolar Melemah Menyusul Kekhawatiran Tarif dan Perlambatan Ekonomi AS