DPR Minta Wacana Ujian Nasional 2026 Tak Bebani Siswa dan Guru Imbas Pergantian Menteri

JAKARTA,quickq苹果版怎么下载 DISWAY.ID- Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjafudian memberikan sejumlah catatan terkait kebijakan terbaru yang disebut mengembalikan ujian nasional (UN).
Ia menekankan pentingnya memastikan kebijakan yang akan dikeluarkan benar-benar berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, bukan justru menambah beban siswa, guru, dan sistem pendidikan nasional.
"Kebijakan ini harus dibangun melalui dialog terbuka dengan para guru, siswa, orang tua, dan akademisi. Partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan ini akan memastikan bahwa kebijakan UN tidak hanya menjadi keputusan sepihak, tetapi juga mencerminkan kebutuhan nyata dunia pendidikan," tutur Hetifah dalam keterangannya, Kamis, 2 Januari 2025.
BACA JUGA:Mendikdasmen: Ujian Nasional hanya untuk Sekolah Terakreditasi
Oleh karena itu, ia mendorong pengembangan sistem penilaian yang lebih holistik.
"Penilaian tidak boleh hanya berfokus pada hasil tes, tetapi juga mencakup aspek perkembangan karakter dan kompetensi siswa secara keseluruhan," tandasnya.
Ia pun mengingatkan kembali pada pengalaman sebelumnya, di mana UN kerap menimbulkan tekanan psikologis bagi siswa, bahkan orang tua.
BACA JUGA:Bocoran Mendikdasmen! Ujian Nasional Bisa Digelar Kembali, Beda Sistem dengan Sebelumnya
Maka dari itu, lanjutnya, sangat penting untuk menyediakan program pendampingan dan pelatihan yang membantu siswa menghadapi UN tanpa rasa cemas berlebihan.
Di samping itu, ia juga menegaskan bahwa kebijakan UN harus relevan dengan perkembangan kurikulum dan sistem pendidikan nasional.
"Kami berharap bahwa UN dapat menjadi bagian dari visi pendidikan yang konsisten, bukan sekadar perubahan kebijakan yang mengikuti pergantian menteri," lanjutnya.
BACA JUGA:Mendikdasmen Abdul Mu'ti Beri Sinyal Ujian Nasional Bakal Ada Lagi, Mulai Tahun Depan?
Di samping itu, ia menegaskan pentingnya evaluasi kebijakan secara berkala untuk menilai efektivitas UN dalam mencapai tujuan pendidikan nasional.
"Kebijakan ini harus mencerminkan kebutuhan masyarakat dan dunia pendidikan, bukan sekadar menggantikan AN tanpa dasar yang jelas."
- 1
- 2
- »
相关文章
Viral Ibu Melahirkan Tanpa Hamil, Kenali Tanda Awal Kehamilan
Jakarta, CNN Indonesia-- Viral ibu muda di Probolinggo, Jawa Timur, mengaku melahirkan tanpa kehamil2025-06-04Pekerja Konstruksi Paling Rentan Terkena DBD
Jakarta, CNN Indonesia-- Demam berdarah dengue (DBD) pada dasarnya bisa menyerang pekerja mana pun.2025-06-04Rekomendasi 7 Makanan Rendah Gula untuk Penderita Kencing Manis
Daftar Isi Makanan rendah gula untuk penderita diabetes2025-06-04Ilmu Astronacci Buktikan Daya Magis, Gema Sabet Rekor MURI
Warta Ekonomi, Jakarta - Di tengah ketidakpastian ekonomi global, CEO sekaligus Founder Astronacci I2025-06-04Buka Kembali 15 Oktober, Apa yang Baru di Museum Nasional Indonesia?
Jakarta, CNN Indonesia-- Musibah kebakaran yang terjadi pada 16 September 2023 lalu membuat Museum N2025-06-04Kapal Pesiar Ini Tawarkan Liburan 4 Tahun, Hindari Kepemimpinan Trump
Jakarta, CNN Indonesia-- Sebuah perusahaan pelayaran, Villa Vie Residences, menawarkan warga Amerika2025-06-04
最新评论