FPI dan GNPF Ancam Sweeping Warga India di Indonesia

Massa dari Front Pembela Islam (FPI), Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF U), dan Persaudaraan Alumni (PA) 212 mengancam akan lakukan sweepingwarga India. Ini akan terjadi jika tuntutan aksi di Kedutaan Besar (Kedubes) India pada hari ini tak ditindaklanjuti.
Terkait ancaman tersebut, Kapolres Metro Jakarta Selatan Komisaris Besar Polisi Budi Sartono mengatakan, pada prinsipnya jika ada tindak pidana pihaknya akan melakukan tindakan tegas.
"Prinsipnya kalau memang ada tindakan apapun yang melakukan tindak pidana pasti di mana pun bukan hanya di selatan. Tapi di wilayah mana pun Jakarta ya pasti kalau memang ada tindak pidana pasti akan bisa ditindaklanjuti oleh polisi," ujar Budi di Kedubes India, Jakarta Selatan, Jumat, 6 Maret 2020.
Baca Juga: Tinggalkan Jabat Tangan, Netanyahu Ajak Warganya Gunakan Salam India
Ia pun menyebut tak ada pengamanan khusus terhadap warga negara India atau pun keturunan India. Menurutnya, setiap warga yang ada di Indonesia akan dijamin keamanannya.
"Kalau pun nanti ada apapun ya pasti langsung kita tindak," katanya.
Sebelumnya, Ketua Umum PA 212, Slamet Maarif menyinggung hasil pertemuan dirinya dengan perwakilan Kedubes India. Dari pertemuan tersebut, perwakilan Kedubes India menyampaikan bahwa Dubes India untuk Indonesia tak ada di kantornya.
"Hasil perbincangan kami tadi, Pertama Dubes india tak ada di tempat. Kemudian kantornya digembok," ujar Slamet di lokasi aksi.
Akhirnya, kata Slamet, pihaknya menyerahkan surat tuntutan aksi kepada salah seorang staf Kedubes India yang disaksikan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan.
相关文章
Upayakan Penegakan Hukum di Indonesia, Apple Setuju Penuhi Komitmen Investasi Kemenperin
JAKARTA, DISWAY.ID--Setelah lama ditunggu-tunggu, brand teknologi terkemuka asal Amerika Serikat (AS2025-06-04Kasus Investasi Bodong Binomo, Indra Kenz Segera Disidang di PN Tangerang
SuaraJakarta.id - Crazy rich Indra Kenz alias Indra Kesuma segera menjalani sidang di Pengadilan Neg2025-06-04Uni Eropa Beri Lampu Hijau Soal Pencabutan Sanksi Ekonomi Suriah
Warta Ekonomi, Jakarta - Uni Eropa memberikan sinyal bahwa pihaknya akan mencapai kesepakatan untuk2025-06-04Cek Indikasi Obstruction of Justice di TKP Tewasnya Brigadir J, Komnas HAM: Semakin Menguat
SuaraJakarta.id - Komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam menyebut indikasi adanya upaya pengham2025-06-04Nama KIP Kuliah Bakal Diganti, Menteri Satryo: Disesuaikan dengan Kabinet Merah Putih
JAKARTA, DISWAY.ID- Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemant2025-06-04Mantan Anggota DPRD yang Jadi Bandar Sabu Dituntut Hukuman Mati
Warta Ekonomi, Palembang - Jaksa Penuntut Umun (JPU) Kejari Palembang, menuntut hukuman mati terhada2025-06-04
最新评论